Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Senin, 12 Maret 2012

Surat Edaran Dirjen Minerba Dicuekin Pemprov Kalsel




BANJARMASIN-KALSEL (bharatanews): Sepertinya Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (SE Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 37.E/84/DJB/2011 dan Nomor 02.E/30/DJB/2012 tidak dianggap oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dugaan tersebut dikemukakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalsel yang membahas Raperda sumbangan pihak ketiga (SPK), Muhammad Ihsanudin, kemarin.

Anggota DPRD asal PKS itu menyatakan, pihaknya terus akan melakukan pembahasan terhadap Raperda SPK, yang merupakan usul eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, tanpa mengindahkan SE Dirjen Minerba tersebut.

Menurut dia, , SE Dirjen Minerba tersebut kedudukannya lebih tinggi dari peraturan daerah (Perda) dalam sistem tatanan hukum di Indonesia. Sedangkan SPK yang dilakukan Kalsel selama ini berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah, yang sedang dalam pembahasan untuk perubahan/revisi, sesuai petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita akan lebih berpegang kepada ketentuan dari Kemendagri/Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ketimbang dengan SE Dirjen Minerba," tandas Ketua Pansus SPK itu, yang juga Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel.

Sebab, lanjutnya, menurut hasil klarifikasi pihak Kemendagri, Perda 5/1996 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga bisa dilaksanakan. "Hanya saja dari Kemendagri meminta Perda 5/1996 itu direvisi, antara lain menghilangkan kalimat 'penerimaan SPK harus seizin dewan' guna memperlancaran sumbangan pihak ketiga tersebut," tuturnya.

Selain itu, dalam SPK yang berdasarkan keikhlasan tersebut, pihak Kemendagri meminta agar mencantumkan nilai nominal dari sumbangan dimaksud, guna menghindari kerawanan-kerawanan lain yang tidak diinginkan bersama. Pemprov Kalsel selama ini hanya menerima SPK dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, dealer kendaraan bermotor serta fiskal, yang nilai tidak terlalu besar, yaitu berkisar antara Rp4 miliar - Rp5 miliar.(rho)