Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Kamis, 03 Mei 2012

Puluhan Perangkat Desa Tuntut Gaji




JEMBER-JAWA TIMUR (bharatanews): Meski dana tunjangannya sudah dinaikan, namun para perangkat desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur masih tetap melakukan aksi protes. Siang tadi, mereka mendatangi gedung DPRD setempat untuk menuntut dibayarkannya gaji yang telah tertunda hingga lima bulan.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengakui ada kenaikan tunjangan. Namun, menurut mereka, kenaikan tersebut menjadi percuma bila gaji telat dibayarkan.

Hadi Suwito, perangkat desa dari Kecamatan Gumukmas mengatakan, tunjangan perangkat sudah naik bertahap dari tahun ke tahun, dari semula Rp 650 ribu menjadi Rp 920 ribu per bulan. "Tapi sampai sekarang belum ada yang menerima tunjangan itu," katanya.

Hadi mengingatkan, seharusnya seseorang yang sudah bekerja harus segera mendapat haknya. "Bahkan, sebelum keringatnya mengering," katanya. Apalagi kerja perangkat desa tidak mudah, karena mereka harus siap bekerja selama 24 jam sehari.

PPDI juga mempersoalkan masa jabatan perangkat desa yang hanya 10 tahun. Mereka meminta agar masa jabatan perangkat desa tak dibatasi. Mereka juga menuntut agar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Desa diubah.

Ketua Komisi A DPRD Jember Jufriyadi menjelaskan, perubahan Perda bisa saja dilakukan dengan dua cara, yakni inisiatif DPRD atau usulan Pemkab Jember. Namun perubahan apapun dalam perda tak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Dalam perundang-undangan, harus disebutkan masa jabatan perangkat desa. Jadi tidak bisa kalau masa jabatan dihilangkan. Mungkin yang bisa diubah adalah redaksionalnya, misalkan perangkat desa sampai usia 60 tahun," kata Jufriyadi.

Soal tunjangan atau honor bagi perangkat desa, kata Jufriyadi, masih melekat pada bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa. Pencairannya harus mengikuti prosedur, dan ini tak bisa dihindari. "Harus mengikuti aturan teknis yang berlaku," katanya.(BJ/dif)