Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Kamis, 07 Juni 2012

Rencana Polisi Syariah Tasikmalaya Ditolak DPR dan Pemerintah




JAKARTA (bharatanews): Sepertinya rencana pembentukan polisi syariah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat, yang akan dituangkan ke dalam peraturan daerah (Perda) tidak mendapat restu DPR dan pemerintah pusat. Alasannya, selain bertentangan dengan konstitusi, menciptakan diskriminasi terhadap kaum perempuan, juga dapat meresahkan sebagian besar penduduk (wanita) yang non muslim di kota tersebut.

Bahkan, kalau menurut politisi Golkar yang juga anggota DPR dari Komisi Pemerintahan, Nurul Arifin, rencana itu dicurigai sebagai strategi politik pihak tertentu dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tasaikmalaya Juli mendatang.

Dia berharap, pemerintah pusat mencegah rencana tersebut. Mengingat kebijakan itu dinilai melanggar hak dasar masyarakat, khususnya wanita. Jadi, sudah sepantasnya ditolak.

“Menurut saya, polisi syariah itu jelas bertentangan dengan konstitusi, serta diskriminatif bagi kaum perempuan. Pemerintah pusat harus mencegahnya,” kata Nurul Arifin ketika kerja DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Gunawan Fauzi, di gedung DPR, kemarin.

Begitu juga dikatakan anggota DPR dari Komisi Hukum, Eva Kusuma Sundari, dalam rapat kerja tersebut. Malah dia mendesak kaumnya di Tasikmalaya agar melakukan perlawanan atas rencana diberlakukannya polisi syariah.

“Ya, itu putusan strategis menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya. Jadi, harus dilakukan perlawanan, demi pelaksanaan konstitusi. Sebab, rencana itu melanggar hak asasi manusia. Mewajibkan wanita pakai kerudung jelas tindakan antikonstitusi,” tegasnya.

Pada bagian lain dikatakan Eva, menyangkut persoalan keamanan, hukum dan agama diatur di dalam ketentuan UU Otonomi Daerah, bukan kewenangan daerah. Ia berharap pemerintah pusat memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta kebersamaan dalam NKRI.

“Pemahaman itu sangat diperlukan, juga mengenai ketentuan di dalam UU Otonomi Daerah, agar pemerintah daerah memahaminya,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Gunawan Fauzi, sejalan dengan pemikiran dua anggota DPR tersebut. Pihaknya juga akan menolak pembentukan polisi syariah yang bakal diterapkan pada Perda Kota Tasikmalaya, yang dianggap bertentangan dengan prinsip Otonomi daerah.

“Perda Syariah itu kan menyangkut agama, tidak termasuk menjadi bagian yang diotonomikan, karena hal itu merupakan urusan pemerintah pusat. Pengaturannya bukan kewenangan pemerintah daerah,” katanya,

Menurut dia, pengaturan menyangkut keamanan dan agama adalah kewenangan pemerintah pusat. Pembentukan polisi syariah, apalagi menjadi bagian Perda, jelas hal itu masalah agama. Dan bertentangan dengan UU Otonomi daerah.

“Jika Perda itu mengatur taat beragama, ya, jelas tidak masalah. Berbeda jika daerah membentuk polisi syariah, yang merupakan kewenangan pusat. Itu tidak bisa,” tegas Gunawan Fauzi.

Seperti diketahui, Pemkot Tasikmalaya berencana membentuk polisi syariah yang akan dikukuhkan di dalam Perda Syariah. Hal itu merupakan implikasi dari pemberlakuan Perda No.12/2009 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Ajaran Agama.

Nantinya, polisi syariah itu bukan hanya busana wanita, tapi juga hiburan malam yang semakin marak bermunculan di Kota Tasikmalaya. Karena terkait peraturan, yang melanggar tentu akan terkena sanki. Yakni, dari teguran, denda, sampai penjara. (tem/arh/sin)

Catatan Redaksi:

Di dalam tatanan kehidupan manusia, harus ada pengaturan. Baik dalam bentuk perundangan formal hukum pemerintah, maupun agama. Jika tidak, manusia akan menjadi kanibal. Hanya saja, pembentukan tatanan bersifat formal, agar tidak menciptakan iklim kurang sehat bagi manusia itu sendiri, hendaknya jangan tumpang tindih, apalagi bertentangan dengan ketentuan formal lainnya. Harus sejalan.

Dan, pertentangan itu, harus pula disikapi secara bijak. Jangan pula berujung pada penciptaan iklim kurang sehat bagi manusia itu sendiri.Termasuk mereka yang suka mengompor-ngompori persoalan yang muncul di pemerintah.Apalagi masalah ini bagian dari agama, sangat sensitif.