Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Selasa, 24 Juli 2012

Proyek Lapangan Hockey Sarat Gratifikasi?




SURABAYA-JAWA TIMUR (bharatanews): Kasus dugaan gratifikasi pada proyek pengadaan bangunan gedung tempat kerja di lapangan Dharmawangsa atau lapangan hockey, mulai memasuki ranah hukum. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) selaku pelaksana proyek tersebut, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada proyek tersebut diduga terjadi permainan antara panitia lelang dengan perusahaan pemenang lelang, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Gratifikasi proyek itu sudah terlihat sejak awal proses lelang,"ungkap Ketua Pusat Data DPW Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur, Sutikno kepada wartawan hari ini.

Ia mengatakan, lelang proyek itu dibuka pada Februari 2012 lalu. Tahap lelang pertama gagal dilakukan karena pesertanya hanya satu perusahaan, yakni PT Wiku Jaya Abadi (PT WJA). Kemudian dilakukan lelang tahap dua pada bulan April. Pada lelang tahap kedua, dua perusahaan menjadi peserta lelang, yakni PT Media Cipta Perkasa (PT MCP) dan PT WJA.

Pada tender proyek tahap kedua itu, pemenangnya PT Wiku. Pemenangan PT WJA itu, menurut dia, dinilai bermasalah karena perusahaan tersebut tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), keterangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) badan usaha perusahaan.

Kejanggalan lainnya, terang Sutikno, penawaran nilai proyek yang diajukan PT WJA ketika lelang lebih tinggi dari pada penawaran yang diajukan pesaingnya, PT MCP. PT WJA mengajukan penawaran sebesar Rp. 6.435.086.369,00 (Rp. 6,4 M) sementara PT MCP menawarkan nilai Rp 6.347.349.665,00 (Rp. 6,3 M). “Ini baru ada penawar tertinggi menang lelang,” katanya.

Adapun pagu proyek ini sebesar Rp 7 miliar. “HPSnya Rp 6,4 miliar dan kontraknya juga Rp 6,4 miliar,” jelas Sutikno. Pada pelaksanaannya, LPAI menemukan adanya mark-up HPS yang merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar. Nilai tersebut didapat dari harga barang atau bahan yang direalisasikan pemenang lelang yang jauh lebih rendah dari kontrak.

“Idealnya, keuntungan kontraktor 10 persen dari pagu. Temuan kami PT WJA mendapatkan keuntungan lebih dari itu, yakni 24,1 persen dari pagu,” terang Sutikno. Dari sini, lanjut dia, ditemukan potensi kerugian negaranya.

Dalam laporannya, LPAI meminta Kejati memeriksa tiga pihak yang dinilai paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Mereka adalah kuasa pengguna anggaran (Kadispora), Kepala Unit Lelang Pengadaan Kota Surabaya dan kontraktor PT WJA.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Muljono mengaku telah menerima laporan tersebut. “Pada prinsipnya kejaksaan akan mengapresiasi laporan yang diajukan oleh masyarakat, dan nantinya akan dipelajari,” tandasnya.(BJ/dif)