Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Jumat, 07 Desember 2012

Kejar Koruptor, Kejati Minta Bantuan Kejagung




JAMBI (bharatanews): Banyak terpidana kasus korupsi dan pidana umum di jajaran kejaksaan yang sudah lama masuk daftar pencarian orang (DPO) belum juga bisa dibekuk. Hingga kini, terpidana tersebut masih berkeliaran dan perburuan masih terus dilakukan. Bahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi melebarkan pengejaran dengan melibatkan intelijen Kejaksaan Agung RI.
   
Dari data yang dirangkum Jambi Independent, beberapa terpidana yang masuk dalam daftar wajib eksekusi adalah Nasrun Arbain. Mantan Ketua Harian KONI Jambi itu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana pelatihan daerah PON dan bonus atlet senilai Rp 2,5 miliar pada tahun 2008. Sesuai petikan putusan dengan nomor 1472 K/PID.SUS/2010, Nasrun diganjar dengan hukuman penjara empat tahun penjara.

Tak hanya Nasrun, nama Iskandar Rais, mantan anggota DPRD Kota Jambi, juga cukup lama masuk dalam daftar pencarian. Putusan Makamah Agung (MA) menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) yang memvonis Iskandar Rais dua tahun penjara, sebab terdakwa terbukti melakukan pidana sesuai Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penipuan. 

"Kita terus melakukan koordinasi dengan intelijen Kejaksaan Agung dalam upaya melakukan pencarian terhadap para terpidana yang sudah DPO atau tahap eksekusi. Baru-baru ini, kejaksaan berhasil meringkus DPO Kejari Sungai Penuh,” jelas Andi Ashari, Kasi Penkum Kejati Jambi.

Kejaksaan juga memburu tersangka dan terpidana kasus korupsi yang divonis bersalah namun tak ditahan. Misalnya buruan Kejari Tebo ada tiga terpidana, yaitu  Buswan, Carmo, dan Bambang Waluyo (ketiganya mantan anggota DPRD Tebo periode 1999-2004).

Ketiganya terjerat kasus korupsi APBD Tebo tahun 2004 sebesar Rp 4,7 miliar. Di Kabupatan Tanjab Timur, Kejari Muarasabak juga memburu dua orang mantan anggota DPRD. Revolren Simanjuntak dan Syamsul Bahri yang merupakan terpidana penyalahgunaan penggunaan pos dana sekretariat dewan  tahun 2003-2004 senilai Rp 1,8 miliar.

Selain enam terpidana itu, masih ada lima buronan kejari yang kabur saat masih dalam penyidikan alias sudah tersangka. Di Kabupaten Batanghari, Kejari Muarabulian menetapkan Saparuddin Nasution sebagai buronan dalam kasus korupsi program gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan  (GNRHL) di Dinas Kehutanan Batanghari 2009. Kerugian negara diperkirakan Rp 400 juta.(JI/mrib)