Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Selasa, 05 Februari 2013

Pemkab Malang Pecat 13 PNS Malas




MALANG-JATIM (bharatanews): Lantaran tersangkut kasus pidana, serta pelanggaran disiplin sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tak masuk kerja selama 46 hari sepanjang 2012 tanpa keterangan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur (Jatim), memecat 13 pegawainya.

Dari 13 PNS itu, dua di antaranya yang melakukan tindak pidana dipecat secara tidak hormat. Sementara 11 orang lainnya dengan hormat, namun ada beberapa orang tidak menerima dana pensiun karena tingkat kesalahan dan masa kerja.

“Penetapan sanksi dapat dana pensiun atau tidak, dasarnya adalah kreteria kesalahan serta masa kerja. Dari sebelas PNS yang dipecat dengan hormat ini, ada enam yang berhak mendapatkan pensiunnya karena rata-rata masa kerjanya di atas 20 tahun,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Malang, Suwandi, kepada wartawan, kemarin.

Dikatakan, sebagai diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, bagai PNS yang bolos kerja melebihi akumulasi 46 hari selama satu tahun, maka akan mendapat sangat ketat berupa pemecatan oleh instansinya. Ketentan itu lebih ketat dari PP sebelumnya.

Kalau PP sebelumnya, lanjut Suwandi, mereka yang suka bolos sedikit sulit dijerat pelanggaran disiplin. Sebab, yang dianggap melanggar apabila tidak masuk kerja selama 30 hari berturut-turut. “Nah, jika ada yang tidak masuk kerja satu atau dua minggu berturut-turut tanpa keterangan, mereka masih bisa terampuni. Sebab, kesalahannya kurang dari 30 hari berturut-turut,” uangkapnya.

Ditambahkan, tapi tidak demikian dengan aturan yang baru, setiap PNS yang tak bekerja selama rentang waktu setahun sebanyak 46 hari akan sulit lolos dari jerat pelanggaran disiplin.

Tentang kenapa banyak PNS tak masuk kerja, menurut Suwandi, pegawai seperti itu bukan lantaran malas, tapi biasanya terlilit utang dengan pihak ketiga. Untuk menghindari tagihan hutang, biasanya tidak masuk kerja.

"Mudah-mudahan saja, setelah adanya tindakan disiplin terhadap mereka itu, saya berharap tahun ini tidak ada lagi pemecatan PNS,” katanya seraya menambahkan, bahwa secara pribadi sangat menyesali pemberian sanksi tersebut. (anjt/ryan)