Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Sabtu, 09 Februari 2013

Bupati Bernard Sagrim Kembali Diperiksa Polisi




JAYAPURA-PAPUA (bharatanews): Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Papua berencana melakukan pemeriksaan kembali Bupati Kabupaten Maybrat, Bernard Sagrim, terkait dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat senilai Rp 3 miliar pada tahun 2009, Senin (11/2).

Pemeriksaan itu untuk yang kedua kali, setelah sebelumnya dilakukan pada Nopember 2012. Dalam kasus tersebut, pihak penyidik belum meningkatkan status yang bersangkutan. Masih sebagai saksi, bukan tersangka.

“Bupati Maybrat kami panggil untuk kedua kalinya. Statusnya sebagai saksi dari ZS, salah satu stafnya (protokoler) tersangka dugaan penyimpangan dana hibah pemekaran Kabupaten Maybrat senilai Rp 3 miliar lebih dari total seluruhnya Rp 15 miliar. Jumlah itu sesuai hasil pemeriksaan BPKP,” papar Direktur Reskrim Khusus Polda Papua, Kombes Setyo Budiyanto, saat menjelaskan dugaan kasus itu kepada wartawan, kemarin. Dia didampingi Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya.

Ditambahkan, pemeriksaan kedua tersebut merupakan petunjuk pihak kejaksaan, setelah berkas tersangka ZS yang sudah dilimpahkan dianggap masih ada kekurangan. Khususnya menyangkut keterangan dari Bupati Maybart.

“Pemeriksaan kembali Bupati Maybrat sesuai petunjuk kejaksaan guna melengkapi berkas tersangka ZS. Kami sudah menjadwalkan Senin (11/2). Yang bersangkutan sudah ami beritahukan, mudah-mudahan bisa datang untuk pemeriksaan,” harap Setyo.

Dia menjelaskan, Bupati Bernard Sagrim akan diperiksa di ruang Tipikor sekitar pukul 10.00 Wit. Kemungkinan akan ada pengacara yang mendampinginya.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Maybart mempertanyakan kasus yang sudah cukup lama itu, tapi baru menetapkan tersangka oleh polisi, yakni ZS yang menjabat sebagai staf protokoler Kabupaten Maybrat.

“Aneh juga, kasus terjadi pada 2009, tapi berkas perkaranya baru dilimpahkan. Tiga tahun diproses dan pelakunya satu orang. Apalagi dana yang diduga diselewengkan nilainya Rp 3 miliar, apa iya hanya seorang yang berbuat. Ah, mustahil itu,” ungkap satu warga, hari ini.

Dia dan masyarakat lainnya menaruh harapan kepada kepolisian agar bisa mengungkap pelaku lain, bukan hanya ZS. Mereka menilai sangat mustahil pejabat kelas protokoler mampu mengemplang uang sebanyak itu.

Terlepas dari berbagai spekulasi dugaan adanya keterlibatan pihak lain, yang pasti ZS bakal di jerat Pasal 2 dan 3 UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. (rtmk/tho)