Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Senin, 25 Februari 2013

KAMPAK Papua: "Hentikan Kekerasan, Tempuh Perdamaian"

Dibaca: 34465 kali



JAKARTA PUSAT (bharatanews): Terkait kekerasan berdarah dan menimbulkan korban jiwa yang terjadi di Provinsi Papua belakangan ini, Dorus Wakum, Koordinator Umum Nasional Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan (KAMPAK Papua), menyampaikan sikapnya melalui siaran pers yang diterima redaksi bharatanews.com melalui email, hari ini.

KAMPAK Papua memaparkan, terjadinya peristiwa di Puncak Jaya dan Puncak Ilaga, Papua, menewaskan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil, diduga melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), serta perintahan Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Panglima TNI, Menkopolhukam, politisi Senayan dan lainnya.

Dan berdasarkan pemantauan KontraS sepanjang 2012 hingga 21 Pebruari 2013, sebenarnya telah terjadi 15 peristiwa kekerasan dan dua perampasan senjata oleh orang tak dienal (OTK). Dari peristiwa tersebut tercatat meninggal sembilan anggota TNI, dua anggota Polri dan 10 warga sipil. Sementara korban luka-luka satu anggota TNI dan sembilan warga sipil. Maka, untuk itu, KAMPAK Papua menghimbau dan menyatakan sikap bahwa :

Presiden SBY sebagai Kepala Negara sudah sewajarnya melakukan hal yang sama seperti dilakukan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh melalui dialog. Perjanjian Helsingki bisa terjadi karena adanya dialog antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Lantas kenapa dengan TPN-PB (OPM) tidak bisa terjadi?

Adanya peristiwa kemanusiaan di Papua, membuktikan bahwa Presiden SBY harus serius melakukan Dialog, sesuai keinginan rakyat di tanah Papua. Presiden tidak bisa lagi hanya mengatakan membangun dan menjaga perdamaian di tanah papua Papua dengan hati. Hanya terucap dibibir, tetapi lain tindakannya.

Selain itu, ruang demokrasi harus dibuka, pembebasan Tapol/Napol, dan pengembalian hak-hak korban pelanggaran HAM berat warga Papua wajib dilakukan oleh negara.

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait wajib menegakan Hukum terhadap para koruptor berdasi di Papua. Termasuk meniadakan pemberian tahanan kota kepada sejumlah koruptor elit Papua.

Lantaran para pelaku kejahatan korupsi di Papua diduga sengaja dijadikan ATM berjalan, dan hukum tidak ditegakan sebagaimana mestinya, maka diindikasikan penyebab munculnya kekerasan di Puncak Jaya dan Puncak Ilaga. Bukan semata-mata masalah Pemilukada sebagaimana disampaikan Kapolda Papua.

Berkaitan dengan semua itu, KAMPAK Papua menghimbau kepada semua pihak agar tidak melakukan kekerasan atas nama apapun. Kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY, supaya tidak merintahkan TNI dan Polri untuk membalas dendam. Lebih arif lagi jika hukum yang ditegakan.

Berdasarkan pengalaman bekerja sebagai aktivis kemanusian, jika ada peristiwa seperti ini, apalagi yang menjadi korban aparat penegak hukum, maka dapat dipastikan ada operasi pengejaran pelakunya. Dan hal itu akan menimbulkan korban bagi penduduk di kampung-kampung.

KAMPAK Papua juga berharap kepada kelompok gerilya yang memperjuangkan hak kedaulatan Papua Barat Merdeka, agar tidak mengorbankan warga sipil, sehingga tidak lagi menimbulkan tragedi kemanusiaan sebagaimana peristiwa sebelumnya.

Lebih lanjut lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini berharap pemerintah Indonesia serius melakukan berdialog dengan berbagai komponen masyarakat Papua Barat, meski tuntutannya adalah Referendum. Tetapi harus dibicarakan secara bermartabat.

KAMPAK Papua juga menyatakan belasungkawanya kepada para korban yang gugur dalam peristiwa kemanusiaan ini, dan sangat berharap seluruh komponen yang terlibat agar menghentikan tindakan kekerasan melalui jalan damai.(*/red)