Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Rabu, 24 April 2013
Tanggapan SETARA Institute Soal Perlawanan Eksekusi
Susno Duadji Harus Rela Dibui




JAKARTA PUSAT (bharatanews): Kejaksaan hingga kini masih menghadapi kendala terkait dengan eksekusi terhadap terpidana Susno Duadji yang telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus korupsi pengamanan Pilgub Jabar 2008. Namun, karena putusan tidak mencantumkan perintah penahanan, Susno melalui pengacaranya Yusril Ihza Mahendra, melakukan perlawanan.

Demikian ditegaskan Ketua SETARA Institute, Hendardi, dalam siaran pers yang diterima Bharatanews, hari ini, menyangkut eksekusi mantan Kabareskrim Susno Duadji yang akan dilakukan pihak kejaksaan.

Hendardi menambahkan, debat soal formalitas prosedural perintah penahanan dalam sebuah putusan semestinya tidak menjadikan alasan untuk seseorang menolak eksekusi. Apalagi secara substantif Susno telah dinyatakan bersalah. Tidak ada alasan substantif bagi Susno untuk mengelak dari hukuman. Demi keadilan hukum, kejaksaan harus memastikan bahwa Susno Duadji bisa dieksekusi.

“Langkah pengacara Susno Duadji yang meminta perlindungan kepada Polri justru memperkeruh proses eksekusi ini. Soal Susno adalah soal individu yang telah dinyatakan bersalah. Ini soal personal,” katanya.

Diingatkan Hendardi, meminta perlindungan Polri untuk menghindari eksekusi dari kejaksaan adalah bentuk upaya membenturkan institusi penegak hukum yang tidak produktif bagi upaya penegakan hukum.

Polri tidak sepantasnya memberikan perlindungan pada Susno Duadji hanya dengan alasan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan. Polri justru semakin menunjukkan kepentingan politiknya dengan melindungi Susno Duadji dari eksekusi.

Sebelumnya, lanjut dia, Susno Duadji juga mencari proteksi politik dengan masuk dan menjadi Caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB), di mana Yusril Ihza Mahendra yang juga pengacara Susno, merupakan petinggi partai tersebut. Cara menghindari hukuman dengan proteksi politik dari partai politik, merupakan preseden buruk dan tantangan serius bagi penegakan hukum.

Hendardi kembali menegaskan, sebagai mantan abdi negara, Susno Duadji semestinya patuh hukum dan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan Mahkamah Agung. Perlawanan yang ditunjukkan Susno bukanlah perlawanan hukum yang memberikan pendidikan hukum konstruktif bagi warga negara, “tetapi tidak lebih merupakan pertunjukkan tidak bermutu yang justru memperburuk citra diri Susno dan Polri,” katanya.

Pada bagian lain Ketua SETARA Institute itu mengimbau, Polri sebaiknya memberikan jalan mulus bagi kejaksaan untuk mengeksekusi Susno Duadji, bukan justru melindungi. “Polri tidak boleh terseret oleh kepentingan yang hanya ditujukan untuk melindungi seorang terpidana yang melakukan perlawanan,” pungkas Hendardi.(*)