Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Jumat, 10 Mei 2013

Lebih 1,7 Juta Hektar Hutan di Kalteng Kawasan Moratorium




PALANGKARAYA-KALTENG (bharatanews): Sekitar 1.771.779 hektar (Ha) hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk kawasan moratorium.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, menanggapi akan dilanjutkan  moratorium hutan tentang perizinan untuk aktivitas pertambangan dan non pertambangan, terutama perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan bumi tambun bungai tersebut.

Menurut dia, dari data yang dimiliki WALHI, Total perizinan yang masuk kawasan moratorium di Kalteng adalah 1.771.779 ha, dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 248 untuk kawasan PPIB, dan perijinan perkebunan sawit 128 izin.

Dari jumlah itu, diataranya 43 izin perusahaan sudah memiliki HGU, dan 18 izin prinsip pelepasan kawasan hutan, serta 12 izin yang sudah mendapat pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

“Belum lagi masalah tumpang tindih dengan kawasan moratorium. WALHI mencatat, jenis perizinan yang tumpang tindih kawasan moratorium antara lain, izin HPH seluas 504.280 ha (40 izin), izin perkebunan seluas 1.017.900 (128 izin), izin pertambangan 249.599 (80 izin),” ungkap pria batak kelahiran 1976 di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Abetnego  menambahkan, Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, dinilai belum menunjukkan adanya perbaikan pada kondisi hutan dan tata kelola kehutanan.

Padahal, lanjut dia, ada  tiga hal penting dalam Inpres Moratorium, yaitu Moratorium menunda penerbitan izin-izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, Moratorium memberikan pengecualian untuk permohonan tertentu, dan Peta indikatif yang menunjukkan hutan dan lahan gambut di Indonesia.

“Tetapi kenyataannya, dalam 2 tahun terjadi beberapa kali revisi Peta PIPIB, yang justru isinya pengurangan luasan peta PIPIB,” ungkapnya.

Alasan Pengurang Luasan

Alasan dibalik pengurang luasan peta PIPIB, menurut Abetnego, salah satunya adalah RTRW.  Dengan modus itu, 23 provinsi di Indonesia mengalami pengurangan kawasan hutan. Kalteng masuk  urutan ke dua setelah Riau. Yakni, Riau sekitar 30 juta hektar lebih, dan Kalteng separuhnya, masing-masing melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan (pelepasan) per provinsi.

Sementara Maluku menempati urutan ke tiga terbanyak melakukan pelepasan kawasan hutannya. “Perubahan ini terjadi melalui usulan review kawasan hutan untuk RTRW Daerah,” ucapnya.

Dari total luasan pelepasan hutan di Kalteng, yakni untuk sawit 32%, HPH/HTI/IPK seluas 38%, dan Tambang 30%. Secara lebih terperinci, jenis perizinan perkebunan sawit seluas 4.111.255 ha (332 unit), Pertambangan seluas 3.872.829 ha (875 unit), dan IUPHKK/HTI/IPK seluas 4.894.408 ha (89 unit), sehingga total 12.878.492 ha untuk 1.296 perijinan.

Upaya Pemprov Kalteng

Mengatasi masalah moratorium kawasan hutan, sepertinya Pemerintah Propinsi (Pemprov)  Kalteng di bawah  pimpinan Gubernur A Teras Narang telah berupaya semaksimal mungkin.

Yakni, dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 522 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penundaan Izin.

Berikutnya berupa Surat Gubernur nomor 522.11 tanggal 3 Juli 2007 tentang Penangguhan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Penertiban Administrasi Kehutanan dan Pertanahan. Tetapi, ternyata masih juga muncul pelanggaran hukum kehutanan.

Dari jumlah konsesi pertambangan sebanyak 650 buah, hanya 178 sudah pelepasan atau clean and clear. Untuk perusahaan sawit, dari jumlah 352 buah, 68 saja diantaranya yang sudah pelepasan tersebut.

“Data Kementerian ESDM , dari 178 izin pada tambang itu sudah Clean and Clear dan yang mendapatkan Izin Pinjam pakai baru 11 Perusahaan. Dalam aturan sudah jelas, bahwa perusahaan perkebunan harus ada pelepasan kawasan hutan, sedangkan pada perusahaan tambang harus ada Izin Pinjam Pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan,” pungkas Abetnego. (Syaifullah Hakim)