Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Senin, 13 Februari 2012
Dimutasi Menjadi Staf
Guru Gugat Bupati ke PTUN




BULELENG-BALI (bharatanews): Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Buleleng, Bali, kembali menuai gugatan. Setelah sebelumnya mantan Direktur PD Pasar, kini giliran seorang guru yang bakal mem-PTUN-kan Bupati Bagiada karena Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkannya dinilai menyalahi aturan.

"Saya ini diangkat oleh pemerintah pusat sebagai guru. Bukan sebagai staf,"ungkap Putu Swastika, guru yang dimutasi dari jabatan fungsional menjadi staf biasa kepada wartawan kemarin pada saat mengungkapkan rencana untuk mendaftarkan gugatannya ke PTUN Denpasar.

Ia berencana akan mendaftarkan gugatannya terhadap SK Bupati Bagiada ke PTUN Denpasar pada Rabu (15/2) nanti. Gugatannya dilakukan untuk mencari keadilan melalui jalur yang benar. Karena selama ini, sebagai seorang guru dirinya merasa tidak pernah melakukan kesalahan.

Sesuai SK Bupati bernomor 821.2/178/BKD tersebut, Putu dibebaskan dari jabatan fungsional guru di SMPN 2 Gerokgak dan dialihtugaskan kepada UPP Kecamatan Banjar yang diperbantukan sebagai staf di SDN 3 Sidatapa.

"Jalur PTUN saya tempuh untuk mengetahui apakah saya salah atau bupati yang salah dalam mengeluarkan SK," katanya seraya menyatakan, objek penting dari gugatannya itu adalah pemberhentian dirinya sebagai guru dan menjadi staf biasa tanpa mengajar.

Dia menyatakan siap ditempatkan dimanapun jika mutasi tersebut dilakukan dari posisi guru ke guru. Terlebih dirinya merupakan guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. SK yang dipegangnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 1984. Dalam SK itu dirinya diangkat sebagai guru.

"Tapi tiba-tiba kok dipindah menjadi tukang pukul bel sekolah," sindirnya seraya mengaku kecewa dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menyebut dirinya melakukan tindakan indisipliner karena mangkir dari tugas selama 53 hari.

Alasan dikeluarkannya SK mutasi tersebut, menurut Putu, diungkapkan Kepala BKD Ketut Wijana pada rapat dengar pendapat dengan Komisi A dan Komisi D DPRD Buleleng. Pihak BKD juga mengatakan sudah memberikan pembinaan terhadap yang bersangkutan.

"Pernyataan Kepala BKD itu tidak benar," katanya seraya mengingatkan Kepala BKD yang seharusnya melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum merekomendasikan mutasi.

Dijelaskan Putu, sebagai guru yang memegang sertifikat, dirinya harus mengajar selama 24 jam dalam seminggu. Selain mengajar selama 12 jam di SMPN 2 Gerokgak, dirinya juga harus mengajar 12 jam lagi di SMPN 3 Seririt di Bestala. "Seharusnya BKD mengecek absen saya di dua sekolah tersebut," ujarnya.

Sebelumnya pada Senin (30/1) lalu, Putu Swastika mendatangi pimpinan DPRD Buleleng untuk menyampaikan aspirasi terkait pemberhentian dirinya sebagai guru. Dari pengaduan tersebut, DPRD kemudian memanggil Kepala BKD, Kadisdik, Dewan Pendidikan dan Pengurus PGRI Buleleng. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKD menyatakan bahwa alasan utama Putu dimutasi karena telah melanggar disiplin kepegawaian.(BP/dif)